Rapat Konsolidasi DPD LIN Riau: Perkuat Komitmen dan Evaluasi Kinerja Lembaga.

Rapat Konsolidasi DPD LIN Riau: Perkuat Komitmen dan Evaluasi Kinerja Lembaga.

Redaksi       Comment   

LIN DPD Riau Perkuat Jajaran, Siap Gelar Pelantikan Raya Awal Tahun 2026

Pekanbaru, 11 Desember 2025 – Lembaga Investigasi Negara (LIN) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Riau memperkuat komitmen dan struktur organisasinya melalui Rapat Pemberian Surat Keputusan (SK) kepada seluruh jajaran pengurus baru. Kegiatan ini berlangsung di Warung Konjee, Jalan Riau Ujung, Pekanbaru, pada Rabu, 10 Desember 2025.

Rapat penting ini dihadiri langsung oleh Koordinator DPD Provinsi Riau, Efriadi, S.E., M.M., MAP, bersama Darwin Hendry P Pangaribuan, serta Ketua LIN DPD Provinsi Riau, Toni Supriadi, dan Wakil Ketua. Pemberian SK menandai legalitas dan kesiapan penuh kepengurusan baru untuk menjalankan visi dan misi lembaga di Riau.

Pengarahan dan Pembinaan Visi Misi Lembaga

Setelah penyerahan SK, acara dilanjutkan dengan pengarahan mendalam dari Koordinator DPD Provinsi Riau. Dalam arahannya, Efriadi menekankan pentingnya visi dan misi LIN ke depan, sekaligus memberikan pembinaan agar seluruh jajaran dapat menjaga kekompakan dan bekerja lebih baik dari periode sebelumnya.

Ketua LIN DPD Provinsi Riau, Toni Supriadi, secara tegas meminta seluruh jajaran yang telah menerima SK untuk memberikan kontribusi terbaik bagi lembaga.

"Pemberian SK ini adalah bukti nyata terwujudnya kepengurusan yang baru. Kami berharap seluruh jajaran dapat memberikan yang terbaik untuk Lembaga Investigasi Negara DPD Provinsi Riau," ujar Toni Supriadi. Dalam kesempatan Toni selaku Ketua memperkenalkan Darwin Hendry P Pangaribuan yang akan bergabung di DPD Provinsi Riau tentunya untuk memberikan masukan dalam membantu perkembangan LIN DPD Provinsi Riau nanti nya.

Jadwal Pelantikan Raya Ditetapkan

Momen kunci dari pertemuan ini adalah penetapan tanggal untuk agenda Pelantikan Raya Lembaga Investigasi Negara DPD Provinsi Riau. Seluruh jajaran sepakat bahwa acara pelantikan akan diselenggarakan di salah satu hotel di Pekanbaru pada tanggal 31 Januari 2026.

Toni Supriadi meminta seluruh jajaran mempersiapkan diri dengan matang agar perencanaan tersebut dapat terwujud dan sukses dalam pelaksanaannya.

Komitmen Jaga Nama Baik dan Sinergi

Mengakhiri wawancara usai rapat, Ketua LIN DPD Provinsi Riau Toni Supriadi menyampaikan kesimpulan dan harapannya. Ia menekankan agar LIN DPD Provinsi Riau selalu menjaga nama baik keorganisasian dan bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

Selain itu, sinergi yang kuat antara LIN DPD Provinsi Riau dengan Instansi Pemerintahan maupun instansi swasta sangat diharapkan demi mewujudkan Riau yang lebih baik.

Menutup pembicaraan, Toni Supriadi kembali menegaskan visi dan misi utama Lembaga Investigasi Negara: "Satu Visi Satu Misi Satu Komando, Sunyi Senyap Sampai Tujuan.***

Beri Pengarahan Umum di Rakernas 2025, Sekjen ATR/BPN: Pahami Renstra dan Manfaatkan Momentum Penghujung Tahun.

Beri Pengarahan Umum di Rakernas 2025, Sekjen ATR/BPN: Pahami Renstra dan Manfaatkan Momentum Penghujung Tahun.

Redaksi       Comment   

Jakarta - Nuansa Peristiwa 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, memberikan pengarahan kepada jajaran pusat dan daerah yang hadir dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN, Senin (08/12/2025). Dua hal utama yang ia tekankan adalah pemahaman dan implementasi Rencana Strategis (Renstra), serta memanfaatkan momentum di penghujung tahun 2025 ini untuk melakukan evaluasi dan perencanaan kegiatan di 2026 mendatang. Hal ini diimbau kepada seluruh peserta, mulai dari jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN hingga Kantor Pertanahan (Kantah), dalam menentukan kualitas kinerja organisasi.

"Renstra yang sudah ada di dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2025 ini tolong dipahami dengan baik karena pertanggungjawaban di 2025 nanti akan dikembalikan kepada Renstra," imbau Sekjen ATR/BPN yang menjadi narasumber pembuka sesi pengarahan Rakernas, di Jakarta.

Di hadapan 471 peserta Rakernas dari penjuru Indonesia, ia mengingatkan bahwa Renstra tersebut telah memuat Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), di mana 13 IKK untuk program penataan ruang, 35 IKK untuk program pengelolaan pertanahan, serta 83 IKK untuk dukungan manajemen. Dalu Agung Darmawan meminta agar Rakernas 2025 menjadi momentum konsolidasi dan percepatan penyusunan dokumen Renstra secara lengkap.

Secara khusus, kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi dan Kepala Kantah, Dalu Agung Darmawan menitipkan pesan agar melakukan evaluasi terhadap berbagai indikator kinerja, termasuk percepatan digitalisasi warkah dan perencanaan target hingga 2027. “Ini harus dipahami oleh Teman-teman di manajemen, dipelajari agar apa yang dilakukan sehari-hari mengacu pada Renstra,” tuturnya.

Kualitas kerja instansi, menurut Sekjen ATR/BPN sangat ditentukan oleh kepemimpinan. Ia meminta para Kepala Kantah untuk memastikan arah pengelolaan layanan yang jelas dan seragam. “Kantor itu mau baik atau tidak sangat bergantung pada manajemennya,” ujarnya.

Di kesempatan ini, ia mengajak peserta Rakernas, terutama jajaran daerah, untuk memanfaatkan Rakernas yang berlangsung sejak 8-10 Desember 2025 ini sebaik mungkin. “Momentum ini sangat penting di penghujung tahun. Pastikan target 2025 dapat dipertanggungjawabkan dan perencanaan 2026 sudah diinisiasi sejak awal sehingga tahun depan tinggal melaksanakan,” ujar Dalu Agung Darmawan.

Dengan pemahaman Renstra yang kuat dan kepemimpinan manajerial yang solid, diharapkan kinerja ATR/BPN pada 2025 hingga 2026 dapat meningkat secara signifikan. Di momen ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya turut memberikan pengarahan yang merujuk tema Rakernas 2025, yaitu "Transformasi Pelayanan Berintegritas untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik" dengan moderator Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo. Turut hadir dalam kesempatan ini, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.

Menteri Nusron Salurkan Bantuan dan Dengar Jeritan Warga yang Kehilangan Keluarga di Kabupaten Agam.

Menteri Nusron Salurkan Bantuan dan Dengar Jeritan Warga yang Kehilangan Keluarga di Kabupaten Agam.

Redaksi       Comment   

Kabupaten Agam - Nuansa Peristiwa 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menunjukkan kepedulian nyata terhadap masyarakat terdampak banjir bandang atau galodo melalui program ATR/BPN Peduli Bencana. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, bersama Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Marsudi Syuhud dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, Teddi Guspriadi, menyalurkan langsung bantuan kemanusiaan kepada warga di Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, pada Sabtu (06/12/2025).

Di tengah suasana duka, Menteri Nusron tidak hanya menyerahkan bantuan, tetapi juga menyempatkan diri berbincang dan mendengarkan secara langsung cerita pilu warga yang kehilangan anggota keluarganya akibat terjangan banjir bandang.

“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat tidak menghadapi bencana ini sendirian. Kehadiran kami di tengah warga bukan sekadar formalitas, kami mendengarkan langsung jeritan warga karena kehilangan keluarga, ini adalah bentuk tanggung jawab dan solidaritas yang tidak bisa ditawar,” ujar Nusron Wahid saat menyerahkan bantuan.

Bantuan yang disalurkan mencakup berbagai kebutuhan mendesak, antara lain bantal dan selimut, paket makanan dan minuman, kebutuhan bayi dan anak, perlengkapan ibadah, peralatan kebersihan, serta obat-obatan. Seluruh bantuan tersebut diprioritaskan untuk mendukung pemulihan awal masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan akibat bencana.

Penyerahan bantuan dipusatkan di Pos Layanan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Nagari Salareh Aia, yang selama ini menjadi salah satu pos utama penanganan korban. Kegiatan ini turut melibatkan perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai mitra pengusul lokasi penyaluran bantuan dan penghubung langsung dengan warga terdampak. Kolaborasi ini diyakini dapat memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan.

“Bencana memang tidak bisa kita cegah, tetapi cara kita meresponsnya akan menentukan seberapa cepat masyarakat bisa bangkit kembali. Di sini saya melihat semangat gotong royong yang sangat kuat, dan itu yang membuat saya optimistis,” ungkap Nusron Wahid.

Berdasarkan data sementara, bencana banjir bandang di Nagari Salareh Aia telah mengakibatkan 154 orang terdampak, dengan 29 orang dinyatakan meninggal dunia dan 8 orang lainnya masih dalam pencarian. Sejumlah rumah, lahan pertanian, serta fasilitas umum mengalami kerusakan parah.

“Saya ingin memastikan bahwa bantuan ini tidak hanya simbolis. Kita harus benar-benar hadir dengan empati, mendengar jeritan warga, dan memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. Inilah bukti bahwa negara hadir, terutama ketika masyarakat berada dalam masa paling sulit,” tegasnya.

Program ATR/BPN Peduli Bencana merupakan bentuk konkret kepedulian sosial Kementerian ATR/BPN yang dijalankan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keagamaan, serta relawan kemanusiaan. Kehadiran langsung Menteri ATR/Kepala BPN di Kabupaten Agam menegaskan bahwa pemulihan dan pendampingan masyarakat terdampak bencana menjadi prioritas utama pemerintah.

Turut hadir mendampingi Menteri Nusron, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian, dan Tenaga Ahli Menteri Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid. Hadir juga Ketua Bidang Fatwa Metodologi MUI, Gusrizal Gazahar; Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi; serta Wakil Bupati Kabupaten Agam, Muhammad Iqbal.

Komisi II DPR RI Apresiasi Digitalisasi Pengaduan Pertanahan Kementerian ATR/BPN: Cara Merespons Masyarakat dengan Cepat.

Komisi II DPR RI Apresiasi Digitalisasi Pengaduan Pertanahan Kementerian ATR/BPN: Cara Merespons Masyarakat dengan Cepat.

Redaksi       Comment   

Jakarta - Nuansa Peristiwa 

Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Aria Bima, mengapresiasi langkah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam menyelesaikan konflik pertanahan di Indonesia. Langkah konkret dilakukan salah satunya dengan membentuk dashboard pengaduan pertanahan berbasis digital, yang pengaduannya langsung masuk ke Komisi II DPR RI.

“Bersama Kementerian ATR/BPN, kami membentuk dasboard pengaduan pertahanan. Sebuah sistem digital yang memungkinkan masyarakat mengikuti perkembangan terkait persoalan pertanahan. Ini bagian dari keinginan kita merespons tuntutan masyarakat,” terang Aria Bima dalam Konferensi Pers Satu Tahun Bekerja untuk Rakyat Komisi II DPR RI Tahun 2025, di Jakarta, Senin (08/12/2025).

Sepanjang tahun 2025, DPR RI menerima lebih dari 200 pengaduan pertanahan, mulai dari sertipikat ganda, konflik masyarakat dengan korporasi, baik swasta maupun BUMN, hingga sengketa administrasi dan dugaan mafia tanah. Melihat tingginya jumlah pengaduan tersebut, dashboard pengaduan dikembangkan sebagai ruang publik yang dapat diakses masyarakat tanpa harus langsung masuk ke ruang sidang komisi.

“Melalui dashboard itu, kita mentransformasikan prosedural. Transformasi prosedural dan transformasi substansial. Wujudnya adalah bagaimana pengaduan seputar pertahanan yang lebih dari 200 pengaduan ini akan ditindaklanjuti melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Kementerian ATR/BPN,” tegas Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

Pada konferensi pers yang dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan ini, Aria Bima juga menegaskan bahwa kolaborasi Komisi II DPR RI dengan Kementerian ATR/BPN dalam digitalisasi pengaduan ini menjadi bukti komitmen dalam memperbaiki tata kelola pertanahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan negara. “Ini sudah kita sepakati dan akan terus kita reviu satu per satu, kasus per kasus, yang kita bisa akses melalui real time,” pungkasnya.

Dalam konferensi pers yang dihadiri oleh puluhan awak media tersebut, turut hadir Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Dermawan; Inspektur Jenderal ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi; Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh; serta Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia dan jajaran.

Wamen Ossy Tutup Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Apresiasi Kesungguhan Satgas Berantas Mafia Tanah.

Wamen Ossy Tutup Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Apresiasi Kesungguhan Satgas Berantas Mafia Tanah.

Redaksi       Comment   

Jakarta –Nuansa Peristiwa

 Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, resmi menutup Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2025 yang berlangsung selama tiga hari, 3–5 Desember 2025. Ia menilai kerja sama lintas lembaga melalui Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan dalam pemberantasan mafia tanah berjalan sangat baik.

“Alhamdulillah, rapat koordinasi ini menunjukkan kesungguhan kita semua dalam memberantas mafia tanah, baik dari Kementerian ATR/BPN maupun lembaga-lembaga terkait lainnya yang menjadi mitra strategis kementerian kami, baik itu dari Kementerian Hukum, dari Kejaksaan Agung, maupun dari jajaran Kepolisian Republik Indonesia,” ujarnya saat menutup Rakor di Jakarta, (05/12/2025).

Sebagai tindak lanjut hasil Rakor, Wamen Ossy menyampaikan lima agenda strategis untuk memperkuat pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan. Pertama, penyusunan policy paper dan roadmap; kedua, penguatan kinerja Satgas; ketiga, integrasi data dan percepatan digitalisasi; keempat, harmonisasi regulasi dan penyusunan kebijakan baru; serta kelima, peningkatan profesionalisme, kompetensi, dan integritas SDM.

Ia menegaskan bahwa hasil Rakor ini harus diimplementasikan secara berkelanjutan. “Saya meminta agar sekembalinya ke daerah masing-masing, segera terus menjalin dan memperkuat sinergi dan kolaborasi antara aparat-aparat penegak hukum untuk mencegah dan sekaligus menyelesaikan berbagai tindak pidana pertanahan,” kata Wamen.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Satgas Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Hendra Gunawan, melaporkan bahwa Satgas Pemberantasan Mafia Tanah sepanjang 2025 berhasil menyelesaikan 90 kasus dengan total 185 tersangka. Luas tanah yang menjadi objek perkara mencapai 143.153.628 meter persegi, sementara potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp23,37 triliun. Ia turut menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk penguatan Satgas ke depan.

“Ini merupakan suatu kerja sama yang luar biasa, Bapak Wamen dan para pejabat sekalian. Kerja sama dari Kejaksaan Agung beserta seluruh jajarannya di Indonesia, dari Polri dan seluruh jajarannya, serta dari Kantor Wilayah BPN Provinsi di seluruh Indonesia. Saat ini, dedikasi tersebut sudah terlihat jelas dalam menjalin integritas dan sinergi yang luar biasa,” ungkapnya.

Sebelum penutupan, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono, bersama Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Brigjen. Pol. Yaved, menyerahkan Laporan Hasil Kegiatan dan Laporan Rekomendasi Kebijakan kepada Wamen ATR/Waka BPN.

Rakor yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ini dihadiri Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi seluruh Indonesia, serta sekitar 400 peserta dari berbagai instansi strategis, antara lain Kementerian Hukum, Kejaksaan Agung RI, Polri, Mahkamah Agung RI, Kemenko Polhukam, Komisi II DPR RI, Kementerian Keuangan (DJKN), akademisi, dan mitra strategis lainnya.

Hadir dalam Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Plt. Wakil Jaksa Agung Minta Pencegahan Diperkuat.

Hadir dalam Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Plt. Wakil Jaksa Agung Minta Pencegahan Diperkuat.

Redaksi       Comment   

Jakarta - Nuansa Peristiwa 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menghadirkan para aparat penegak hukum (APH) dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2025. Hadir sebagai salah satu narasumber, Plt. Wakil Jaksa Agung sekaligus Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Asep N. Mulyana.

“Kita berharap Rakor kali ini tidak hanya menyesuaikan masalah pertanahan, tetapi juga bagaimana mencegah agar pekerjaan-pekerjaan hari ini tidak menjadi masalah di kemudian hari,” ujar Asep N. Mulyana dalam Rakor yang berlangsung di Jakarta, Rabu (03/12/2025).

Dalam sambutannya, Asep N. Mulyana menekankan bahwa budaya lama yang menganggap banyaknya orang ditahan sebagai indikator keberhasilan sudah tidak relevan. Menurutnya, APH harus membangun sistem yang mampu mencegah munculnya perkara, bukan sekadar mengurusi penyelesaiannya. Dengan pendekatan yang lebih sistemik, ia menilai penanganan pertanahan dapat menjadi lebih efektif dan berorientasi pada dampak.

Di hadapan Menteri ATR/Kepala BPN beserta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, Asep N. Mulyana mengakui bahwa persoalan pertanahan bukan hanya tanggung jawab Kementerian ATR/BPN. “Persoalan pertanahan bukan persoalan teman-teman di ATR/BPN saja. Kita harus berkolaborasi dari hulu hingga hilir agar dapat mencegah, mengantisipasi, dan menangani persoalan secara bersama-sama,” katanya.

Menteri Nusron lantas mengapresiasi APH yang sudah berperan dalam upaya memberantas mafia tanah. “Terima kasih kepada seluruh APH. Semoga kolaborasi ini bisa terus berjalan. Bila ada oknum ATR/BPN yang terlibat dalam ekosistem mafia tanah, mohon sampaikan kepada kami. Kami tidak akan segan-segan menyerahkannya kepada Bapak/Ibu sekalian,” ujarnya.

Menurutnya, dukungan informasi dan prosedur dari pihak internal sering menjadi celah yang dimanfaatkan mafia tanah. Oleh karena itu, Menteri ATR/Kepala BPN meminta pengawasan dan koordinasi terus diperkuat. “Jangan sampai Bapak/Ibu capek mencari pelaku, ternyata pelakunya dibantu oleh orang dalam sendiri. Dan bantuan pertama biasanya adalah informasi. Kedua adalah bantuan dari masalah penunjukan hal-hal tata cara, terutama prosedur,” pesan Menteri Nusron.

Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan tahun 2025 ini diadakan Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Tema besar yang diusung adalah Kolaborasi Sinergi Percepatan dalam Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan untuk Mewujudkan Asta Cita, Menuju Negara Kuat, Sejahtera dan Maju. Hadir dalam kegiatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta para narasumber perwakilan dari APH dan instansi terkait.

Konsolidasi Tanah Jadi Jawaban Warga Karangsari di Kendal Hadapi Luapan Air Laut.

Konsolidasi Tanah Jadi Jawaban Warga Karangsari di Kendal Hadapi Luapan Air Laut.

Redaksi       Comment   

Kendal - Nuansa Peristiwa 

Di pesisir Karangsari, Kabupaten Kendal, penduduk terbiasa hidup dengan air laut yang terus pasang surut. Ketika rob naik, jalanan hilang di bawah genangan, rumah tidak pernah benar-benar kering, dan aktivitas sehari-hari berubah menjadi perlombaan melawan pasang. Bagi warga, rob bukan bencana musiman, tetapi bagian dari hidup yang membatasi ruang gerak dan membuat kampung terasa buntu baik secara fisik maupun sosial.

Perubahan mulai terasa ketika Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional beserta pihak terkait lainnya membuka akses jalan dan memasukkan kawasan pesisir Karangsari ke dalam program Konsolidasi Tanah. Langkah itu mengubah cara warga melihat tanah mereka, bukan lagi sekadar ruang bertahan dari rob, namun aset yang bisa tumbuh nilainya.

“Jadi adanya ini program (Konsolidasi Tanah) sangat membantu sekali untuk masyarakat, khususnya buat Kelurahan Karangsari,” ujar Ahmad Saiful, salah satu warga yang ditemui setelah menerima sertipikat dari Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, di Desa Bandengan, Kendal, Selasa (02/12/2025).

Program Konsolidasi Tanah ini diinisiai Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal sebagai bentuk penataan kawasan kumuh dan selalu terdampak rob. Kampung yang dulunya selalu terendam karena tak memiliki saluran air dan jalan yang layak, dengan kesukarelaan masyarakat melepaskan sebagian tanahnya dan kerja sama pemerintah akhirnya kondisi Karangsari ditata ulang lewat program Konsolidasi Tanah.

Penataan kembali Desa Karangsari berjalan bertahap. Di tanah seluas 40.568 m² tersebut dilakukan pembangunan rumah baru sebanyak 44 unit, peningkatan kualitas dan rehab rumah sebanyak 47 unit hingga perbaikan jalan lingkungan sepanjang 174 meter. Tak berhenti di akses jalan, dibangun pula sistem drainase lingkungan sepanjang 378 meter, tangki septik komunal sebanyak 18 unit, instalasi pengolahan air limbah sebanyak 91 sambungan rumah, dan jaringan air bersih PDAM. Secara total fasilitasi umum yang dibangun seluas 696 m².

Pembangunan itu membuat kualitas hidup warga membaik. Konsolidasi Tanah juga membawa ketenangan dan kenyamanan bagi warga Karangsari. Ahmad Junaidi, warga Karangsari yang juga menerima sertipikat dari Menteri ATR/Kepala BPN mengutarakan rasa syukurnya. “Semua berubah. Ada sanitasi, ada perumahan, ada sertipikat, alhamdulillah,” tuturnya.

Ahmad Junaidi benar merasakan perubahan setelah adanya program Konsolidasi Tanah. Sebelumnya, rob menjadi wajah keseharian Karangsari. Air datang tanpa hujan, langit cerah pun tak berarti aman. “Jadi sebelum ini memang banjir terus setiap hari. Kini, setelah ada tanggul dan penataan kawasan, rob tidak lagi melumpuhkan seluruh lingkungan. Walaupun masih ada banjir, tapi sudah tidak seperti dulu,” tuturnya

Ketinggian rob masa lalu menjadi batas yang masih diingat warga. Dari gambaran pengalaman kolektif warga Karangsari, dulu setiap hari jalanan bisa banjir setinggi satu meter. Sejak penataan kawasan dilakukan sudah sangat berkurang. Konsolidasi Tanah jadi kesempatan untuk mengatur ulang hidup yang dulu hanya bertahan dari rob, kini mulai memiliki arah. “Moga-moga selanjutnya lebih bagus Karangsari,” harap Ahmad Junaidi.

Adapun dua sertipikat yang diterima Ahmad Junaidi dan Ahmad Saiful merupakan bagian dari 546 sertipikat yang diserahkan Menteri Nusron di Kabupaten Kendal. Sertipikat hasil program Konsolidasi Tanah ini terbukti memberikan nilai tambah pada permukiman warga yang sebelumnya terbilang kumuh.