BAKAR SEMANGAT PERJUANGAN LAPAS BAGANSIAPIAPI GELAR UPACARA HARI PAHLAWAN TAHUN 2025

BAKAR SEMANGAT PERJUANGAN LAPAS BAGANSIAPIAPI GELAR UPACARA HARI PAHLAWAN TAHUN 2025

Redaksi       Comment   

Bagansiapiapi –Nuasaperestiwa - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi melaksanakan upacara peringatan Hari Pahlawan ke-80 tahun 2025 dengan khidmat di lapangan utama Lapas, Senin (10 November 2025). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pejabat struktural dan pegawai, yang kompak mengenakan seragam batik Korpri sebagai bentuk penghormatan dan semangat nasionalisme.

Bertindak sebagai inspektur upacara yaitu Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, Eka Misdi Putra mewakili Kepala Lapas Bagansiapiapi, Nimrot Sihotang yang dalam amanatnya menyampaikan pentingnya meneladani semangat perjuangan para pahlawan bangsa. 

“Peringatan Hari Pahlawan bukan sekadar seremonial, tetapi momentum untuk menanamkan nilai-nilai kejuangan, pengorbanan, dan cinta tanah air dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada negara,” ujarnya.

Upacara dimulai pukul 08.00 WIB dengan rangkaian kegiatan yang berjalan tertib, mulai dari pengibaran bendera Merah Putih, pembacaan teks Pancasila, UUD 1945, hingga mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan.

Suasana khidmat tampak menyelimuti seluruh peserta upacara. Para pegawai Lapas Bagansiapiapi mengikuti setiap rangkaian dengan penuh semangat dan disiplin. Melalui kegiatan ini, diharapkan semangat kepahlawanan dapat terus hidup di lingkungan kerja pemasyarakatan, terutama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan warga binaan.

“Semoga semangat para pahlawan menjadi inspirasi bagi kita untuk terus bekerja dengan integritas, profesionalisme, dan dedikasi tinggi,” tutup Eka dalam amanatnya.

SMPN 04 Pekanbaru Lepas Siswi Berprestasi Naura Adhisya Ilham Menuju Pelatnas di Bogor.

SMPN 04 Pekanbaru Lepas Siswi Berprestasi Naura Adhisya Ilham Menuju Pelatnas di Bogor.

Redaksi       Comment   

Pekanbaru, || Nuansa Peristiwa 

4 November 2025 — Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, para guru, serta seluruh siswa-siswi SMP Negeri 04 Pekanbaru dengan penuh kebanggaan memberikan ucapan selamat dan doa terbaik kepada Naura Adhisya Ilham, siswi berprestasi yang akan mengikuti Pelatnas (Pemusatan Latihan Nasional) di Bogor.

Persiapan demi persiapan telah dilakukan oleh Naura, baik secara fisik maupun mental. Momen perpisahan dengan keluarga dan sekolah menjadi penuh haru, namun semangat serta doa terus mengalir dari seluruh warga SMPN 04.

Tim dari Provinsi Riau sendiri terdiri dari tiga atlet, yaitu Naura, Momoi, dan Naila. Menariknya, Momoi merupakan adik kandung Naura yang saat ini bersekolah di SDN 083 Pekanbaru.

Kepala Sekolah SMPN 04, Dr. Rukiah, M.Pd, dalam sambutannya menyampaikan rasa bangga dan harapan besar kepada Naura.

“Semoga apa yang telah dicapai Naura menjadi inspirasi bagi siswa-siswi lainnya. Kami semua mendoakan agar Naura dapat mengharumkan nama Indonesia pada umumnya, dan tentu saja nama Provinsi Riau serta SMPN 04 pada khususnya,” ujar Dr. Rukiah dengan penuh haru.

Wali kelas Naura, Bu Fitri, juga turut menyampaikan dukungannya.

“Kami semua guru selalu mendoakan yang terbaik bagi Naura. Semoga tetap semangat dan menjaga kesehatannya selama menjalani Pelatnas,” ucapnya.

Sementara itu, Bagian Kurikulum SMPN 04, Ibu Mem Dona, berpesan agar Naura tidak melupakan kewajiban belajarnya di tengah padatnya latihan.

“Naura kini sudah di kelas 9, jadi kami akan terus mendukung dan memantau proses belajarnya. Tugas-tugas sekolah tetap akan diberikan agar Naura bisa membagi waktu antara latihan dan belajar,” tuturnya.

SMPN 04 Pekanbaru selama ini dikenal tidak hanya unggul di bidang akademik, tetapi juga menjadi sekolah yang aktif mendukung potensi siswa di bidang olahraga. Salah satu bukti nyata adalah prestasi yang diraih oleh Naura, yang juga merupakan putri dari mantan atlet Riau senior, Bapak Andy Ilham.

Acara pelepasan resmi digelar di halaman sekolah pada Selasa, 4 November 2025, sementara keberangkatan Naura dijadwalkan pada 7 November 2025 menuju Pelatnas Bogor.

Dengan semangat dan doa bersama, seluruh keluarga besar SMPN 04 Pekanbaru berharap Naura dapat berprestasi gemilang dan membawa nama harum sekolah, daerah, serta bangsa di kancah nasional maupun internasional.

Selamat dan sukses atas terpilihnya Miftahudin, M.Pd.I sebagai Ketua PGRI Kota Pekanbaru Masa Bakti XXIII 2025–2030.

Selamat dan sukses atas terpilihnya Miftahudin, M.Pd.I sebagai Ketua PGRI Kota Pekanbaru Masa Bakti XXIII 2025–2030.

Redaksi       Comment   

Pekanbaru, || Nuansa Peristiwa 

Masrial dan jajaran Media Peduli Pendidikan Mengucapkan selamat atas terpilihnya Miftahudin, M.Pd.I sebagai Ketua PGRI Kota Pekanbaru Masa Bakti XXIII 2025–2030

Masrial juga menyampaikan 

Semoga Miftahudin selalu amanah dalam mengabdi dan terus memperjuangkan kesejahteraan guru khususnya kota Pekanbaru.

PGRI adalah singkatan dari Persatuan Guru Republik Indonesia, sebuah organisasi profesi yang mewadahi para guru, pendidik, dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia. Organisasi ini didirikan pada 25 November 1945 dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme guru, memperjuangkan nasib guru, serta berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan tujuan nasional. 

Dengan tujuan yang sangat mulia semoga Miftahudin sebagai ketua PGRI kota Pekanbaru 2025-2030 dapat menjalankan tugas dan amanah yang diberikan. Sehingga tercipta keharmonisan antar guru dan kenyamanan serta keamanan.

Masrial pemilik media Peduli Pendidikan juga berharap hadirnya Miftahudin sebagai ketua PGRI kota Pekanbaru dapat membawa perubahan yang lebih baik dan selalu bersinergi dengan setiap elemen masyarakat yang senantiasa selalu mengangkat Marwah pendidikan.

Ajak Organisasi Keagamaan Sertipikasi Lembaga Pendidikan, Menteri Nusron: Sebagai Early Warning System.

Ajak Organisasi Keagamaan Sertipikasi Lembaga Pendidikan, Menteri Nusron: Sebagai Early Warning System.

Redaksi       Comment   

Samarinda, || Nuansa Peristiwa 

Sertipikasi tanah lembaga pendidikan jadi upaya perlindungan dini terhadap aset keagamaan dari potensi sengketa di kemudian hari. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak seluruh organisasi masyarakat dan yayasan pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim) untuk mempercepat sertipikasi tanah lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal.

“Bapak/Ibu sekalian, saya minta tolong lagi, semua yayasan yang mempunyai lembaga pendidikan, mari bersama yayasannya dibantu supaya boleh mempunyai SHM. Supaya tidak terjadi lagi konflik, sebaiknya kita hari ini melakukan early warning system, proteksi dini, mitigasi risiko,” ujar Menteri Nusron dalam pertemuan bersama tokoh organisasi masyarakat Islam dan lembaga terkait, di Kantor Wilayah BPN Provinsi Kaltim, Jumat (24/10/2025).

Menurut Menteri Nusron, saat ini masih banyak aset pesantren, madrasah, hingga majelis taklim berdiri di atas tanah yang belum bersertipikat. Persoalan umum yang sering terjadi berawal karena tanah lembaga pendidikan, tercatat atas nama pribadi pengurus yayasan. Ketika pengurus wafat atau ada peralihan kepemilikan, keluarga sering mengklaim sebagai hak waris sehingga memicu konflik. Itulah alasan proteksi dini yang dimulai dengan sertipikasi perlu dilakukan.

Bukan hanya memberikan perlindungan bagi aset, kepemilikan sertipikat tanah juga akan memperkuat posisi lembaga pendidikan Islam dalam mendapatkan pembiayaan dan dukungan pembangunan.

Sehubungan dengan percepatan sertipikasi ini, Menteri Nusron mengungkapkan bahwa pemerintah telah membuka jalur agar yayasan pendidikan dan sosial dapat menjadi subjek pemegang SHM. Syaratnya, pihak lembaga pendidikan harus memperoleh Surat Keputusan (SK) Menteri ATR/Kepala BPN berdasarkan rekomendasi dari instansi terkait, seperti Kementerian Agama atau Kementerian Sosial.

"Untuk mendapatkan SK harus punya rekomendasi. Kalau dia yayasan Islam, harus ada rekomendasi dari BIMAS Islam. Kalau yayasan itu adalah yayasan sosial, harus dapat rekomendasi dari Kemensos, maka dia boleh menjadi nama subyek sebagai penerima SHM," ungkap Menteri ATR/Kepala BPN.

Tanpa legalitas tanah yang kuat, lembaga pendidikan kerap kesulitan dalam pengembangan sarana prasarana, termasuk akses pembiayaan melalui perbankan. Sementara itu, lembaga yang sudah memiliki sertipikat dapat lebih mudah menjadikan tanah sebagai jaminan ke lembaga keuangan untuk pembiayaan pembangunan yang tepat waktu dan tepat sasaran.

Hadir mendampingi Menteri Nusron, Kepala Kanwil BPN Provinsi Kaltim, Deni Ahmad. Turut hadir, pimpinan lembaga organisasi masyarakat Islam di Kaltim yang terdiri dari organisasi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Badan Amil Zakat Nasional, Majelis Ulama Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, Yayasan Hidayatullah, Badan Komunikasi Majelis Taklim Masjid, Forum Kerukunan Umat Beragama, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Kepala Kanwil Kemenag, dan Badan Wakaf Indonesia.

Temui Pimpinan KPK, Menteri Nusron Bahas Perbaikan Bisnis Proses Layanan Pertanahan.

Temui Pimpinan KPK, Menteri Nusron Bahas Perbaikan Bisnis Proses Layanan Pertanahan.

Redaksi       Comment   

Jakarta, || Nuansa Peristiwa 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (22/10/2025). Pertemuan tersebut membahas terkait rencana perbaikan proses bisnis (business process) layanan pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

“Kami datang untuk meminta masukan terkait transformasi pelayanan. Business process kita dibuat sejak lama dan sampai hari ini dianggap sebagian masyarakat sudah tidak lagi sesuai,” terang Menteri Nusron dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Nusantara, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Menurut Menteri Nusron, pembaruan proses bisnis diperlukan agar masyarakat mengetahui sejak awal dokumen yang harus dilengkapi, batas waktu penyelesaian, serta kepastian biaya pelayanan. “Yang harus kita desain adalah proses bisnis yang membuat pemohon dapat melengkapi persyaratan secara jelas, layanan selesai pada waktu yang ditentukan, dan biaya yang dikenakan transparan,” ujarnya.

Ia menegaskan, pelibatan KPK sangat penting dalam mengidentifikasi titik rawan penyimpangan dalam rancangan proses bisnis nantinya. “Kita ingin masukan dari Bapak/Ibu, di mana letak retak dan celahnya, yang itu berpotensi menjadi tindakan pidana korupsi dan pungutan liar,” kata Menteri Nusron didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan.

Dalam kesempatan itu, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyambut baik inisiatif Kementerian ATR/BPN untuk menata ulang layanan secara menyeluruh. Menurutnya, orientasi perbaikan proses bisnis tidak hanya relevan dalam konteks pelayanan publik, tapi juga sejalan dengan agenda nasional terkait optimalisasi penerimaan negara dari basis pertanahan.

“Kami melihat bahwa ada keinginan untuk melakukan bisnis proses dalam rangka mengefisiensikan waktu, biaya, dan transparansi yang tujuannya adalah transformasi atau terobosan untuk meningkatkan PNBP. Ini tujuan yang luar biasa,” ujar Setyo Budiyanto.

Ketua KPK juga menekankan bahwa agenda perbaikan proses bisnis harus berjalan beriringan dengan penguatan integritas aparatur. Ia merujuk pada capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) Kementerian ATR/BPN yang saat ini berada di angka 75,88. Menurutnya, hasil tersebut cukup positif sebagai pijakan awal, namun tidak boleh berhenti pada nilai semata.

“Ini tentu bisa ditingkatkan lagi pada tahun 2025. Mudah-mudahan angkanya bisa di atas 75,88. Tapi lebih dari itu, kami berharap itu bukan sekadar angka, tapi menunjukkan perilaku pegawai di kementerian hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam mengantisipasi dan menolak korupsi,” pungkas Setyo Budiyanto.

Hadir dalam pertemuan tersebut, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir pula Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto; Johanis Tanak; dan Ibnu Basuki Widodo beserta jajaran.

Setahun Pemerintahan Presiden Prabowo, Menteri Nusron Perkuat Digitalisasi Pertanahan untuk Melawan Mafia Tanah.

Setahun Pemerintahan Presiden Prabowo, Menteri Nusron Perkuat Digitalisasi Pertanahan untuk Melawan Mafia Tanah.

Redaksi       Comment   

Jakarta, || Nuansa Peristiwa 

Di bawah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) fokus perkuat digitalisasi pertanahan untuk mempersempit ruang gerak mafia tanah. Hal itu disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

"Melawan mafia tanah yang paling efektif itu adalah membentengi diri. Membuat sistem yang akurat yang akuntabel supaya sistem kita enggak bisa dibobol, enggak bisa diakali," tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Menurutnya, penguatan digitalisasi sistem pertanahan di Kementerian ATR/BPN mampu menekan kasus sengketa baru dalam setahun terakhir. "Belum ada produk kita selama setahun ini digugat orang maupun bermasalah dengan orang. Semua masalah (pertanahan dan tata ruang, red) yang ada itu adalah masalah-masalah residu pada 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun yang lalu," ungkap Menteri Nusron.

Sejak awal 2025, Kementerian ATR/BPN telah mengimplementasikan sejumlah layanan berbasis elektronik, mulai dari Sertipikat Elektronik hingga peralihan hak elektronik. Langkah ini dibarengi dengan peningkatan keamanan siber berlapis untuk memastikan seluruh data pertanahan terlindungi dari risiko manipulasi maupun kebocoran.

Sebagai bagian dari roadmap transformasi digital pertanahan, Kementerian ATR/BPN juga menargetkan pada tahun 2028 layanan pertanahan akan berbentuk digital seluruhnya dengan penerapan teknologi blockchain.

Teknologi blockchain unggul dalam hal keamanan, transparansi, dan akuntabilitas data dibandingkan sistem konvensional. Setiap transaksi atau perubahan data pertanahan yang terekam dalam blockchain bersifat permanen dan tidak dapat diubah tanpa jejak digital sehingga mencegah manipulasi dan pemalsuan dokumen.

Selain itu, seluruh proses akan tercatat dalam jaringan terdesentralisasi yang dapat diverifikasi oleh berbagai pihak, menjadikan sistem ini relatif bebas intervensi maupun penyalahgunaan wewenang. Penerapan blockchain dipercaya mampu menekan peluang terjadinya konflik pertanahan sekaligus mempersempit ruang gerak mafia tanah secara signifikan.

Meski belum sepenuhnya menggunakan teknologi blockchain, upaya digitalisasi sistem pertanahan Kementerian ATR/BPN sudah membuahkan hasil. Pada 2025, Kementerian ATR/BPN berhasil mencegah potensi kerugian negara senilai Rp9,67 triliun, yang mencakup penyelamatan sekitar 13 ribu hektare tanah.

Kementerian ATR/BPN optimistis pelaksanaan penuh roadmap transformasi digital hingga tahun 2028 akan menjadi langkah strategis untuk menuntaskan praktik mafia tanah di Indonesia.

Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Wamen Ossy: Tanah dan Ruang Jadi Instrumen Pemerataan Kesejahteraan Rakyat.

Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Wamen Ossy: Tanah dan Ruang Jadi Instrumen Pemerataan Kesejahteraan Rakyat.

Redaksi       Comment   

Jakarta, || Nuansa Peristiwa 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menandai satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dengan berbagai capaian penting di bidang pertanahan dan tata ruang. Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan program kementerian diarahkan untuk memperkuat pemerataan kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan tanah dan ruang yang berkeadilan.

“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, Kementerian ATR/BPN bekerja untuk memastikan tanah dan ruang jadi instrumen pemerataan kesejahteraan rakyat. Setahun ini jadi fondasi penting untuk melangkah lebih cepat dan lebih kuat demi menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Wamen Ossy pada Senin (20/10/2025).

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tetap menjadi prioritas utama dalam mewujudkan kepastian hukum pertanahan. Hingga Oktober 2025, sebanyak 123,3 juta bidang tanah telah terdaftar, dengan 97 juta bidang di antaranya telah bersertipikat. Dalam satu tahun terakhir, capaian pendaftaran tanah mencapai 4 juta bidang, di mana 2,69 juta bidang telah disertipikasi. Hasil tersebut turut memberikan dampak ekonomi yang signifikan, dengan total penambahan nilai ekonomi (Economic Value Added) mencapai Rp1.021,95 triliun.

“Kepastian hukum atas tanah merupakan fondasi ekonomi rakyat. Ketika tanah bersertipikat, nilai aset meningkat, akses pembiayaan terbuka, dan roda ekonomi lokal bergerak,” tegas Wamen Ossy.

Transformasi digital juga jadi bagian dari akselerasi layanan pertanahan. Sepanjang tahun ini, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan 6,1 juta Sertipikat Elektronik, meningkat pesat dibanding 639 ribu sertipikat pada tahun sebelumnya.

Perlindungan terhadap tanah wakaf dan aset sosial keagamaan juga terus diperkuat. Hingga kini, 278.689 bidang tanah wakaf dengan luas 26.865,67 hektare telah terdaftar. Dalam satu tahun terakhir, terdapat penambahan sekitar 16.600 bidang, sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian hukum bagi aset sosial keagamaan di seluruh Indonesia.

Program Reforma Agraria pun menunjukkan kemajuan signifikan. Hingga Oktober 2025, sebanyak 1,64 juta bidang tanah dengan luas 879.942 hektare telah didistribusikan, memberi manfaat langsung bagi 11.576 kepala keluarga di berbagai daerah. “Reforma Agraria berfungsi untuk menata ulang struktur penguasaan dan pemanfaatan tanah agar lebih berkeadilan. Kami ingin rakyat kecil punya akses terhadap tanah dan berkesempatan untuk maju,” tutur Wamen Ossy.

Dalam aspek penegakan hukum pertanahan, sepanjang 2025 Kementerian ATR/BPN berhasil menyelesaikan 3.019 kasus pertanahan. Penindakan terhadap mafia tanah juga semakin tegas. Tercatat, 140 pelaku telah diproses hukum, dengan 130,7 juta meter persegi tanah dan potensi kerugian negara senilai Rp9,4 triliun berhasil diselamatkan.

Seluruh capaian tersebut jadi bagian dari agenda besar Kementerian ATR/BPN, yang menekankan digitalisasi layanan, penguatan tata ruang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, serta penyelesaian kasus pertanahan secara berkeadilan. “Satu tahun ini adalah fondasi. Kami membangun sistem, budaya kerja, dan tata kelola yang semakin berorientasi pada hasil dan pelayanan publik,” pungkas Wamen Ossy.